Baritoutarainfo.com, MUARA TEWEH - Debat publik Pilkada Barito Utara 2025 yang digelar Jumat malam (25/7/2025) tidak hanya menjadi panggung adu visi, tetapi juga memperlihatkan dua pendekatan berbeda dalam memajukan sumber daya manusia dan mengentaskan kemiskinan.
Pasangan calon nomor urut 1, Shalahuddin–Felix Sonadie, mengusung gagasan besar berupa pendidikan gratis selama 16 tahun—mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di sisi lain, pasangan nomor urut 2, Jimmy Carter–Inriaty Karawaheni, memilih strategi berbasis keterampilan dan pelatihan vokasi sebagai solusi jangka pendek dan kontekstual bagi masyarakat.
Menurut Shalahuddin, akses terhadap pendidikan tinggi adalah kunci pemutus mata rantai kemiskinan di Barito Utara. Ia menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi anak muda di daerah ini yang terhenti pendidikannya hanya karena persoalan biaya.
“Kami ingin memastikan anak petani sekalipun bisa kuliah, bisa jadi dokter atau insinyur. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan mengangkat derajat masyarakat,” tegas Shalahuddin dalam sesi debat.
Ia menjelaskan bahwa program pendidikan gratis tersebut telah dikaji dan dikonsultasikan dengan kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Skema pembiayaan akan dilakukan melalui kolaborasi lintas kewenangan dan pengelolaan anggaran daerah.
Komitmen ini, kata Felix, bukan sekadar janji politik, melainkan strategi pembangunan jangka panjang yang akan mencetak generasi muda Barito Utara menjadi pribadi yang mandiri dan kompetitif.
Namun, paslon nomor urut 2, Jimmy-Inri, memilih pendekatan yang berbeda. Mereka menilai bahwa pendidikan formal tidak selalu menjadi solusi tunggal dalam mengangkat kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan mereka, pelatihan keterampilan, pendidikan non-formal, dan penguatan ekonomi produktif masyarakat justru lebih mendesak untuk diimplementasikan.
“Kami tidak ingin menjanjikan hal di luar kewenangan. Pendidikan tinggi itu domain provinsi dan pusat. Kami ingin hadir langsung menjawab kebutuhan dasar masyarakat di tingkat bawah,” ujar Jimmy.
Menurutnya, pelatihan kerja, kursus keterampilan, dan pemberdayaan UMKM lebih menjawab tantangan lokal. Banyak warga yang membutuhkan solusi cepat untuk bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus menunggu gelar sarjana.
Paslon ini juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, dan industri kreatif. Inriaty menambahkan bahwa mencetak lulusan siap kerja dan pengusaha muda di pedesaan akan lebih berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Kami ingin masyarakat bisa langsung bekerja, berpenghasilan, dan mandiri. Itu yang dibutuhkan sekarang,” tandasnya.
Perdebatan soal pendidikan ini memperlihatkan dua jalur besar pembangunan manusia di Barito Utara: antara investasi jangka panjang melalui pendidikan tinggi, dan pemberdayaan langsung berbasis kebutuhan lokal.
Keduanya menawarkan solusi dengan kekuatan dan keterbatasannya masing-masing—dan kini, masyarakat pemilihlah yang akan menentukan arah mana yang akan ditempuh.